The Allegory of Zionism

Banten Raya, 9 Agustus 2014

Sebagaimana telah sama-sama kita ketahui, IMF (the International Monetary Fund) dan Bank Dunia adalah lembaga dana moneter intemasional yang dalam misinya disebutkan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang tengah mengalami kesulitan likuiditas keuangan atau menghadapi masalah moneter. Namun dalam kenyataannya, IMF dan Bank Dunia, yang saham mayoritasnya sebesar 51 % dikuasai oleh departemen keuangan Amerika Serikat, hanyalah kedok imperialisme melalui penguasaan dan pengendalian lewat lembaga moneter dan perbankan. Begitu pula, bagian terbesar dari saham the Fed dikuasai oleh para bankir raksasa Zionis Yahudi. Dengan uang-kertas dolar yang ongkos cetaknya, tidak peduli berapa pun nilai denominasinya di lembaran itu, hanyalah 3 sen dollar per lembar, hingga secara praktis the Fed memiliki kekuasaan atas keuangan dunia hampir-hampir tanpa biaya. Dan tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa keduanya, baik IMF maupun Bank Dunia, merupakan dua instrumen kekuasaan yang digunakan oleh Barat (baca: kelompok Zionis) untuk menghancurkan negara-negara yang berdaulat agar menjadi tidak lebih daripada sekedar teritori (ekonomi-keuangan) mereka, yang pada gilirannya akan kehilangan kedaulatan politik mereka. Untuk mendalami fokus ini, kita bisa membaca tulisan-tulisannya Joseph Stiglitz dan John Perkins.

Joseph Stiglitz dan John Perkins

Sebagaimana yang pernah dipaparkan Joseph Stiglitz dan John Perkins, ketika suatu missi IMF memasuki suatu negara, mereka sebenarnya tidak lain menjalankan rancangan untuk penghancuran lembaga-lembaga sosial-ekonomi di balik dalih persyaratan untuk meminjamkan uang. Lebih gamblangnya, seperti yang dituturkan Joseph Stiglitz yang tak lain mantan Kepala Tim Ekonom Bank Dunia itu, IMF biasanya mengembangkan program empat langkah. Langkah pertama adalah program Privatisasi , yang menurut Stiglitz lebih tepat disebut dengan nama program ‘Penyuapan’. Pada program ini perusahaan-perusahaan milik negara penerima bantuan IMF harus dijual kepada swasta dengan alasan untuk mendapatkan dana tunai segar. Pada tahapan ini menurut Stiglitz, “Kita bisa melihat bagaimana mata para pejabat keuangan di negara penerima bantuan itu terbelalak, tatkala mengetahui prospek ‘pemberian’ 10% komisi beberapa milyar dolar yang akan dibayarkan langsung ke rekening pribadi yang bersangkutan di suatu bank Swiss, yang diambilkan dari harga penjualan aset nasional mereka tadi”. Apa yang dikatakan Joseph Stiglitz itu tak jauh berbeda dengan yang pernah diungkap John Perkins dalam bukunya yang berjudul The Economics of Hit Man itu: “Kami, pembunuh bayaran ekonomi, adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam menciptakan permasalahan ini secara global, dan kami bekerja dengan berbagai cara. Tapi mungkin yang paling umum adalah bahwa kami mengidentifikasi negara yang memiliki sumber daya yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika kita, seperti minyak, dan kemudian, mengatur pemberian pinjaman dalam jumlah yang besar untuk negara tersebut dari Bank Dunia atau salah satu organisasi yang berhubungan dengannya”.

Sebagai contoh, di mana pemerintah Amerika Serikat, terlibat dalam kasus “penyuapan” terbesar yang pernah ada, pada program “privatisasi” di Rusia pada tahun 1995, ketika pemerintah Amerika Serikat menghendaki Yeltsin terpilih lagi. “Kami tidak peduli kalau pemilihan itu adalah pemilihan yang korup. Kami ingin uang itu sampai ke tangan Yeltsin melalui ‘bawah-meja’ untuk keperluan kampanyenya”. Lebih khusus lagi, yang paling menyakitkan hati Joseph Stiglitz adalah kenyataan bahwa oligarki Rusia yang didukung oleh Amerika Serikat itu menyapu habis aset industri BUMN Rusia dengan akibat, korupsi tersebut memotong pendapatan nasional Rusia tinggal hampir separuhnya saja yang menyebabkan depresi ekonomi dan kelaparan.

Nah, sesudah program “penyuapan” itu langkah kedua IMF/Bank Dunia adalah rencana “satu-ukuran yang pas untuk menyelamatkan ekonomi anda” (all size – economic solution), yaitu “Liberalisasi Pasar Modal”. Dalam teorinya, deregulasi pasar modal memungkinkan modal investasi mengalir keluar-masuk. Namun, dan ini yang perlu diingat secara cermat, dengan ditingkatkannya pemasukan modal investasi dari luar, pada gilirannya akan menyebabkan pengurasan cadangan devisa negara yang bersangkutan untuk mendatangkan aset melalui impor dari negara-negara yang ditunjuk oleh IMF itu sendiri. Dan malangnya lagi, dalam kasus Indonesia dan Brazil, sebagai contoh, lagi-lagi menurut Stiglitz, modal itu hanya keluar dan keluar, tidak pernah balik atau kembali seperti yang diharapkan. Begitulah, ketika suatu misi IMF memasuki suatu negara, mereka sebenarnya tidak lain menjalankan rancangan untuk penghancuran lembaga-lembaga sosial-ekonomi di balik dalih persyaratan untuk meminjamkan uang.

Program Daur Uang Panas

Marilah kita kutip pernyataan John Perkins (yang pernah ditugaskan di Jakarta, Indonesia), demi melengkapi apa yang diungkap Joseph Stiglitz itu, “Tetapi uang yang dimaksud tidak pernah benar-benar diberikan kepada negara peminjam. Sebaliknya uang tersebut masuk ke perusahaan-perusahaan besar kita untuk membangun proyek infrastruktur di negara tersebut, pembangkit listrik, kawasan industri, pelabuhan. Hal-hal yang akan menguntungkan beberapa orang kaya di negara itu, di samping juga memperkaya perusahaan-perusahaan Amerika kita. Tetapi pemberian pinjaman tersebut sama sekali benar-benar tidak membantu sebagian besar orang di sana”.

Dalam hal ini, Stiglitz menyebut program “privatisasi” ini sebagai daur “uang panas”. Dana tunai dari luar masuk untuk spekulasi di bidang real-estate dan valuta, kemudian hengkang bila ada tanda-tanda akan ada kerusuhan. Akibat dari yang pertama di atas dan kedua ini, cadangan devisa negara bisa habis menguap dalam ukuran hari, bahkan dalam hitungan jam. Dan bila hal itu sampai terjadi, maka untuk merayu kaum spekulan untuk mau mengembalikan dana modal nasional, IMF menuntut negara-negara debetor untuk menaikkan suku-bunga banknya menjadi 30%, 50%, bahkan hingga 80%. Ketetapan itu diikuti dengan persyaratan kebijakan deregulasi peraturan perbankan, diberlakukannya kebijakan uang ketat (austerity policies), dihentikannya subsidi pada bidang-bidang yang berkaitan dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Dan lebih khusus pada kasus negara-negara yang sedang berkembang, di mana program pembangunan bagian terbesar masih menjadi tanggung-jawab negara, pemberlakuan politik uang ketat berdampak buruk terhadap kehidupan sektor riil. Penghentian subsidi terhadap sektor strategis seperti pangan, bahan bakar, transportasi, pendidikan, dan sebagainya, misalnya, selalu berakhir dengan krisis politik di negara-negara yang bersangkutan.

Singkatnya, pemasukan modal investasi dari luar, meskipun tampaknya membantu untuk memperluas kesempatan kerja, dalam kenyataannya persyaratan itu telah membunuh usaha atau para pengusaha bumiputera setempat, yang pada gilirannya jatuh bergelimpangan, karena belum mampu bersaing khususnya untuk pemasaran. Yang lebih ironis adalah acapkali kebijakan seperti itu berakibat dengan penutupan pabrik-pabrik, karena pemerintah tuan-rumah dan sektor swasta domestik tidak cukup memiliki modal. Contoh paling mutakhir adalah bangkrutnya ekonomi Argentina pada bulan Januari 2002 yang menimbulkan situasi kekacauan politik dan sosial.

Pada tahapan ini IMF menarik negara debetor yang tengah megap-megap itu ke langkah ketiga, yaitu Pricing atau Penentuan Harga Sesuai Pasar”, sebuah istilah yang terbilang muluk untuk program menaikkan harga komoditas strategis seperti pangan, air bersih, dan BBM. Tahapan ini sudah dapat diprediksi akan menuju ke langkah tiga-setengah, yaitu apa yang dinamakan oleh Stiglitz, “Kerusuhan IMF”, langkah yang paling mengerikan, sebagaimana yang dituturkan John Perkins: “Dalam kondisi seperti ini, kami para economic hitman akan mendatangi mereka dan akan mengatakan. “Dengar! Anda memiliki hutang yang cukup besar kepada kami, dan anda tidak sanggup membayar hutang anda tersebut. Jadi, kami meminta anda untuk menjual minyak anda dengan harga yang murah kepada perusahaan-perusahan minyak kami, begitu juga izinkan kami membangun sebuah pangkalan militer di negara anda, anda harus mengirim pasukan untuk mendukung pasukan kami ke suatu tempat di dunia seperti Irak, atau anda harus menggunakan suara anda untuk memilih apa yang kami pilih pada voting yang dilakukan di PBB”.

Tentu saja, “kerusuhan hasil ciptaan IMF” itu sudah bisa diprediksikan dan sangat menyakitkan hati. Ketika suatu negara sudah jatuh pingsan (IMF) akan mengambil keuntungan dan memeras sampai tetes darah terakhir yang masih ada pada negara debetor. Suhu akan terus meningkat, dan pada saatnya ketel itu meledak”, seperti halnya ketika IMF, yang lagi-lagi seperti dituturkan Joseph Stiglitz, mengharuskan menghapus subsidi untuk beras dan BBM bagi kaum miskin di Indonesia pada tahun 1998. Indonesia meledak dengan kerusuhan. Dan masih ada contoh kasus lain, semisal kerusuhan di Bolivia, sehubungan dengan kenaikan tarif air bersih pada tahun 2001, dan pada bulan Februari 2002 kerusuhan di Ekuador karena kenaikan harga gas dapur yang diperintahkan oleh Bank Dunia. Kesan yang ada ialah kerusuhan itu memang direncanakan. Singkat kata, “tak ada makan siang gratis” atau “tak ada bantuan yang tanpa pamrih”. (Sulaiman Djaya)

Iklan