Revolusi Hijau Iran 2009, Tipuan Amerika Dkk Yang Gagal

Tag

, , , ,


Iran Riots 2009

Oleh Abu Ubaidah Al-Qossam (penulis lepas)

Thalal At-Trisi, seorang pakar Iran dari Lebanon, dalam bukunya “Jumhuriyyah Ash-Shabbah”, mengatakan bahwa ada tiga hal yang saat ini dimiliki oleh Iran, dan tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya, yaitu:

[1] Pendirian sistem islami setelah terjadi revolusi
[2] Kebijakan dan sikap tatanan baru Iran yang memusuhi Israel, dan Israel dianggap sebagai “Al-Ghuddah As-Surthâniyah”, kelenjer kanker yang harus dihilangkan dan diamputasi.
[3] Sikap pemerintahan Iran yang senantiasa kontra dengan Amerika Serikat (Asy-syaitân Al-Akbar).

Tiga hal inilah yang menyebabkan Iran senantiasa menjadi pusat perhatian dunia. Ia juga menjadi kata kunci stabilitas keamanan Timur-Tengah.

Pasca Revolusi tahun 1979, Iran berubah menjadi negara Republik Islam Iran, sebuah pendekatan demokrasi Barat dengan konsep Wilâyatul-Faqîh atau konsep imâmah dalam Syiah Islam. Dari sini banyak pengamat menggap Iran sebagai negara semi demokrasi. Konsep republik telah dimodifikasikan dengan konsep Wilâyatul-Faqîh, kepemimpinan para ulama.

Menurut Ayatullah Khomeini, sekalipun pemerintahan adalah rakyat, namun sumber hukum berasal dari Tuhan. Karena itu segala konstitusi dan perundang-undangan harus mengacu pada hukum Tuhan yang tertera dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, serta ijtihâd para ulama yang dalam hal ini adalah sang faqîh.

Dalam konsep demokrasi Barat, ada pembagian kekuasaan (separation of power) yang dikenal dengan istilah “trias politika”. Tiga lembaga ini adalah kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (application function), kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat undang-undang (rule making function), dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (rule adjuction function).

Demikian juga konsep Wilâyatul-Faqîh yang dikembangkan oleh Imam Khomeini dengan membagi kekuasaan pelaksanaan pemerintah Islam kepada tiga lembaga negara yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Walaupun demikian, dalam konsep Wilâyatul-Faqîh, hanya faqîh (Al-Mursyid) yang memegang otoritas tertinggi, semua kekuasaan bersumber dari kedudukannya sebagai mujtahid tertinggi yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan hukum. Dan semua lembaga tadi berada di bawah kekuasaan sang imam.

Jabatan presiden, walaupun dipilih secara demokrasi oleh rakyat Iran, dalam konsep Wilâyatul-Faqîh, posisi presiden tetap berada di bawah kontrol Pemimpin Spiritual (Al-Mursyid). Namun jabatan presiden dalam hal menjalankan pemerintahan di Iran tetap menjadi lambang orang nomor satu. Hal ini yang menjadikan pemilihan presiden menjadi berbeda dengan pemilihan lembaga-lembaga negara lainnya.

Dalam sejarah pemilihan presiden di Iran, ada dua kelompok besar yang menjadi kompetitor dalam memperebutkan jabatan ini. Dua kelompok ini adalah perwakilan dari berbagai partai dan organisasi yang memiliki afiliasi politik. Kelompok pertama adalah kelompok konservatif dan kelompok kedua adalah kelompok reformis.

Krisis Iran pasca pemilihan presiden Iran (Juni 2009) adalah akumulasi dari gesekan dan persaingan dua kubu ini yang mengkristal menjadi gerakan demonstrasi di berbagai sudut kota Iran. Usai pemilihan presiden yang dimenangkan Ahmadinejad dari kubu konservatif, tak pelak hal ini menjadi kekalahan kubu reformis. Kubu ini kemudian berspekulasi dan menganggap bahwa pemilihan umum kali ini diwarnai kecurangan dari kubu Ahmadinejad yang juga sementara menjabat sebagai presiden.

Demonstrasi kekecewaan ini menjadi sorotan konsentrasi dunia internasional, karena demonstrasi ini kemudian disikapi oleh pemerintah Iran dibawah pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad, dengan barisan keamanan, dimana hal ini mengakibatkan jatuhnya puluhan korban meninggal dunia.

Demostrasi puluhan ribu yang memenuhi jalan-jalan Iran beberapa minggu, mengingatkan pemerintah Iran dengan peristiwa beberapa dekade yang lalu (1953), yaitu peristiwa penggulingan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh yang terpilih secara demokratis, namun karena sikapnya yang menasionalisasikan minyak, hal ini dianggap sangat merugikan kepentingan AS, hingga CIA membuat skenario manjatuhkan Mohammad Mossadegh.

Operasi menggulingkan Mossadegh ini dikenal dengan “operasi Ajax”. CIA membuat kerusuhan di dalam negeri Iran dengan mendalangi aksi-aksi pengeboman dan pembunuhan, lalu pemerintahan Mossadegh dituduh sebagai pelaku semua tragedi berdarah itu. Selama masa “Operasi Ajax”, CIA menyuap para pejabat pemerintahan Iran, para bisnismen, reporter, serta membayar orang-orang Iran untuk turun melakukan aksi demonstrasi menentang Mossadegh.

Para demonstrasi saat itu menggunakan simbol warna hijau sebagai lambang perlawanan, dan akhirnya Mossadegh tumbang yang kemudian digantikan oleh Shah Pahlevi. Dan akhirnya minyak dan gas kembali ke pangkuan perusahaan-perusahaan minyak AS.

Kekisruhan politik Iran dengan gelombang demonstrasi pasca-pemilu Juni 2009 menggunakan simbol warna yang sama pada peristiwa penggulingan Mossadegh tahun 1953. “Revolusi Hijau” sebagai lambang protes dan penentangan terhadap pemerintah yang dianggap oleh kubu dan para pengusung reformasi telah melakukan kecurangan dalam pesta demokrasi Iran.

Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di Iran, perlu rasanya kembali membalik halaman sejarah. Khususnya sejarah Iran pasca Revolusi Islam Iran 1979 sampai saat ini.

Dalam perjalanan sejarah Iran, ada perbedaan corak sejarah yang sangat mencolok antara sejarah Iran sebelum Revolusi 1979 dan sejarah Iran pasca-Revolusi 1979, dimana pasca revolusi dominasi pengaruh AS dalam negeri Lembah Kaspia ini mulai meredup dan hampir lenyap sama sekali. Hal kedua yang juga sangat penting untuk diketahui adalah piranti-piranti yang turut mempengaruhi dan mengatur perjalanan Iran pasca Revolusi 1979. Untuk hal itu, perlu diketahui peta perpolitikan serta kelompok-kelompok yang berseteru dan berperan penting dalam pesta demokrasi di Iran.

Iran Riots 2009 b

Iklan

Pidato Bung Karno di Hadapan Para Hakim Hindia-Belanda

Tag

,


bung karno

Tuan-tuan Hakim yang terhormat!

Di dalam aksi kami sering-sering kedengaran kata-kata “kapitalisme” dan “imperialisme”. Di dalam proses ini, dua perkataan ini pun menjadi penyelidikan. Kami antara lain dituduh memaksudkan bangsa Belanda dan bangsa asing lain, kalau umpamanya kami berkata “kapitaisme harus dilenyapkan”. Kami dituduh membahayakan pemerintah kalau kami berseru “rubuhkanlah imperialisme”. Ya, kami dituduh berkata bahwa kpitalisme = bangsa Belanda serta bangsa asing lain, dan bahwa imperialisme = pemerintah yang sekarang!

Adakah bisa jadi benar tuduhan ini? Tuduhan ini tidak bisa jadi benar. Kami tidak pernah mengatakan, bahwa kapitalisme = bangsa asing, tidak pernah mengatakan bahwa imperialisme = pemerintah. Kami pun tidak pernah memaksudkan bangsa asing kalau berkata; kapitalisme, tidak pernah memaksudkan pemerintah atau ketertiban umum atau apa saja kalau kami berkata imperialisme. Kami memaksudkan kapitalisme kalau kami berkata kapitalisme; kami memaksudkan imperialisme kalau kami berkata imperialisme!

Maka apakah artinya kapitalisme? Tuan-tuan Hakim, di dalam pemeriksaan sudah kami katakan, Kapitalisme adalah sistem pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Kapitalisme timbul dari cara produksi, yang oleh karenanya, menjadi sebabnya nilai-lebih[1] tidak jatuh di dalam tangan kaum buruh melainkan jatuh di dalam tangan kaum majikan. Kapitalisme, oleh karenanya pula, menyebabkan akumulasi kapital, konsentrasi kapital, sentralisasi kapital, dan industrielle reserve-armée[2]. Kapitalisme mempunyai arah kepada Verelendung[3] (baca: pemelaratan).

Haruskah kami di dalam pidato ini masih lebih lebar lagi menguraikan, bahwa kapitalisme itu bukan suatu badan, bukan manusia, bukan suatu bangsa,–tetapi ialah suatu faham, suatu pengertian, suatu sistem? Haruskah kami menunjukkan lebih lanjut, bahwa kapitalisme itu ialah sistem cara produksi, sebagai yang kami telah terangkan dengan singkat itu? Ah, Tuan-tuan Hakim, kami rasa tidak. Sebab tidak ada satu intelektuil yang tidak mengetahui artinya kata itu. Tidak ada satu hal di dunia ini, yang sudah begitu banyak diselidiki dari kanan-kiri, luar dalam, sebagai kapitalisme itu. Tidak ada satu hal di dunia ini, yang begitu luas perpustakaannya, sebagai kapitalisme itu, –hingga berpuluh-uluh jilid, berpuluh-puluh ribu studi dan buku-buku standar dan brosur-brosur tentang itu.

Tetapi apa arti perkataan imperialisme? Imperialisme juga suatu faham, imperialisme juga suatu pengertian. Ia bukan sebagai yang dituduhkan kepada kami itu. Ia bukan ambtenaar binnelandsch bestuur[4], bukan pemerintah, bukan gezag[5], bukan badan apapun jua. Ia adalah suatu nafsu, suatu sistem menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri,–suatu sistem merajai atau mengendalikan ekonomi atau negeri bangsa lain. Ini adalah suatu “kejadian” di dalam pergaulan hidup, yang timbulnya ialah oleh keharusan-keharusan di dalam ekonomi sesuatu negeri atau sesuatu bangsa. Selama ada “ekonomi bangsa”, selama ada “ekonomi negeri”, selama itu dunia melihat imperialisme. Ia kita dapatkan dalam nafsu burung Garuda Rum terbang ke mana-mana, menaklukkan negeri-negeri sekeliling dan di luar Lautan Tengah. Ia kita dapatkan di dalam nafsu bangsa Spanyol menuduki negeri Belanda untuk bisa mengalahkan Inggris, ia kita dapatkan di dalam nafsu kerajaan Timur Sriwijaya menaklukkan negeri semenanjung Malaka, menaklukkan kerajaan Melayu, mempengaruhi rumah tangga negeri Kamboja atau Campa. Ia kita dapatkan di dalam nafsu negeri Majapahit menaklukkan dan mempengaruhi semua kepulauan Indonesia, dari Bali sampai Kalimantan, dari Sumatera sampai Maluku. Ia kita dapatkan di dalam nafsu kerajaan Jepang menduduki semenanjung Korea, mempengaruhi negeri Mancuria, menguasai pulau-pulau di Lautan Teduh.

Imperialisme terdapat di semua zaman “perekonomian bangsa”, terdapat pada semua bangsa yang ekonominya sudah butuh pada imperialisme itu. Bukan pada bangsa kulit putih saja ada imperialisme; tapi juga pada bangsa kulit kuning, juga pada bangsa kulit hitam, juga pada bangsa kulit merah sawo sebagai kami,–sebagai terbukti di zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit; imperialisme adalah suatu “economische gedetermineerde noodwendigheid”, suatu keharusan yang ditentukan oleh rendah tingginya ekonomi sesuatu pergaulan hidup, yang tak memandang bulu.

Dan sebagai yang tadi kami katakan, –imperialisme bukan saja sistem atau nafsu menaklukkan negeri dan bangsa lain, tapi imperialisme juga hanya nafsu atau sistem mempengaruhi ekonomi negeri dan bangsa lain! Ia tak usah dijalankan dengan pedang atau bedil atau meriam atau kapal perang, tak usah berupa “pengluasan negeri-daerah dengan kekerasan senjata” sebagai yang diartikan oleh van Kol[6] (Seorang anggota parlemen Belanda) –tetapi ia bisa juga berjalan hanya dengan “putar lidah” atau cara “halus-halusan” saja, bisa juga berjalan dengan cara “pénétration pacifique”.

Terutama dalam sifatnya mempengaruhi rumah tangga bangsa lain, imperialisme zaman sekarang sama berbuahkan “negeri-negeri mandat” alias “mandaatgebieden”, daerah-daerah pengaruh” alias “invloedssferen” dan lain-lain sebagainya, sedang di dalam sifatnya menaklukkan negeri orang lain, imperialisme itu berbuah negeri jajahan, –koloniaal-bezit.

Catatan

[1]Nilai lebih (merrwarde): kelebihan hasil yang diterima majikan, dari produksi kaum buruh.
[2] industrielle reserve-armée: barisan penganggur
[3] Verelendung: Memelaratkan kaum buruh.
[4] ambtenaar BB (binnelandsch bestuur): pegawai pamong praja kolonial belanda
[5] Gezag: kekuasaan.
[6] Van Kol Henri Hubert (1852-1925) , seorang sosialis yang turut mendirikan Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) dan pernah menjadi Menteri Jajahan. Kata-kata ini diucapkan Van Kol dalam sidang Tweede Kamer, 22 November 1901.

Sumber: Risalah “Indonesia Menggugat”, yaitu Pidato Pembelaan Bung Karno di depan pengadilan kolonial (landraad) di Bandung, 1930.